Pemetaan Wilayah Kesultanan Riau Lingga Oleh Raja Ali Kelana DiTahun 1905

Oleh Gindo Halomoan Pakpahan

TANJUNGPINANG : Pengakuan sepihak oleh negara China atas kepemilikan laut Natuna didalam teritorial Republik Indonesia selama ini, Harus dipertegas, dan yang lebih penting lagi, bahwa China faktanya tidak bisa mengakui Laut Natuna, dengan alasan apapun, ( Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus, maupun histori Disnati China apapun).

Mengapa demikian, ini Bukti singkat sejarahnya, yang dipaparkan oleh salah seorang keturunan Daeng Celak, yaitu Raja AH, bahwa tercatat dalam perjanjian dari tahun 1784 sampai dengan tahun 1909, masa pemerintahan V.O.C dan Hindia Belanda dengan Kesultanan Riau Lingga realitanya telah menetapkan peta Geopolitik teritorial Kesultanan Riau Lingga Tahun 1905, (NKRI)

Bermula dari tahun 1784, setelah wafatnya Raja Haji, Kesultanan Johor, (yakni : Johor, Riau, Lingga dan pahang). Sultan Mahmud membuat kontrak politik dan menanda tangani perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Johor, dengan moto “Musuh Belanda juga Musuh Sultan Mahmud Johor”.

Salah satu dalam perjanjian itu Dicatat Ratusan Pulau-pulau kecil yang sudah bernama maupun yang belum bernama, demikian juga puluhan nama Teluk, puluhan pelabuhan dari Kuala Cenaku Indragiri (kini kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau) sampai ke Pulau Bunguran (kini Natuna) sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Johor.

Lalu pada tahun 1856, Masa Kesultanan Sulaiman, Oleh Yang DiPertuan Muda Raja Abdullah, Perjanjian tersebut dipertegas lagi, yakni menetapkan nama pulau-pulau kecil yang belum bernama, teluk dan pelabuhan, di teritorial kesultanan Johor Riau. Namun, semuanya itu tanpa ada titik koordinat.

Perjanjian antara Belanda dan Sultan Johor Riau tersebut tidak ada perubahan lagi, sampai dengan tercetusnya Traktat London 1824 (Perjanjian Inggris-Belanda adalah sebuah perjanjian yang ditandatangan oleh Britania Raya dan Belanda di London pada tanggal 17 Agustus 1824)

Kemudian pada tahun 1824, Kerajaan Johor dibagi 3, yakni Kesultanan Riau Lingga (Pulau Lingga, Karimun, Batam, Bintan dan Natuna) dibawah pengaruh Belanda dan Johor dan Pahang (Singapura dan Malaysia) dibawah pengaruh Inggris.

Khusus untuk Kesultanan Riau Lingga, (Sultan Abdul Rahman II Muazzam Syah) Rentang tahun 1824 sampai dengan tahun 1905, sebelum penandatanganan Perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Riau Lingga. Raja Ali Kelana, (adik Sultan Abdulrahman) Mengajukan permintaan, kepada Belanda dan Sultan Riau Lingga, agar Ia menetapkan terlebih dulu titik koordinat ratusan pulau-pulau kecil, teluk dan pelabuhan di teritorial kesultanan Riau Lingga dan permintaan Raja Ali Kelana disetujui.

Permintaan Raja Ali Kelana pada masa itu, dianggap Belanda tidak berpengaruh besar dimasa kekuasaannya. Namun tidak untuk Raja Ali Kelana, penetapan titik koordinat tersebut menurutnya sangatlah berguna untuk kekuatan hukum teritorial Kesultanan Riau Lingga dari pengaruh kerajaan manapun.

Cara pandang Raja Ali Kelana pada masa itu, untuk menetapkan titik koordinat teritorial Kesultanan Riau Lingga, realitanya Hebat dan berguna selamanya.

Mengapa tidak, bayangkan untuk menetapkan titik koordinat ratusan pulau-pulau kecil tersebut satu persatu, Raja Ali Kelana harus berlayar berbulan-bulan lamanya dengan perahu layar milik Belanda. Dari Kuala Cenaku Indragiri (kini kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau) sampai ke Pulau Bunguran (kini Natuna). Malahan sampai menetapkan titik koordinat pulau terluar Bunguran (Natuna) yakni pulau laut (kini kecamatan pulau laut kabupaten Natuna) dengan batas 3 Mil laut (lebih kurang 4,827 Kilo meter) dari batas pantai.

Setelah selesai menetapkan semua titik koordinat pulau-pulau kecil dan batas teritorial kesultanan Riau Lingga, maka pada tahun 1905, dibuat Perjanjian tersebut lengkap dengan titik koordinat.

Dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang Hukum Laut dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menjadi 12 Mil atau lebih kurang 22,224 Kilometer dari batas pantai pulau laut.

Bukti sejarah dan Pengajuan Dunia tersebut, sudah memastikan bahwa China tidak punya hak apapun di wilayah teritorial NKRI di laut Utara Natuna Provinsi kepulauan Riau.

Ini sebagian bukti sejarahnya titik koordinat yang dibuat Raja Ali Kelana masa Kesultanan Riau Lingga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *