Gerakan Sultan Riau 1946 – 1950 Bagi Menghidupkan Kembali Kerajaan Riau Lingga

Gerakan Sultan Riau 1946 – 1950 oleh : Aswandi Syahri – Tanjungpinang Pos, 2 Feb 2013.

Pada bulan September 1946, surat kabar Soeloeh Ra’jat di Jakarta merilis sebuah berita yang berjudul “Ke sultan diadakan lagi”. Isi kepala beritanya sebagai berikut: “Menoeroet, S.k. Singapore Free Press, kesoeltanan Riouw, Lingga di noesantara Riouw diadakan lagi, setelah 27 tahoen lamanja dihapoeskan.”
Sementara itu, dua tahun kemudian, tepatnya bulan Mei 1948, surat kabar The The Straits Times yang terbit di Singapura menulis sebuah berita dibawah judul, “Rhio-Happy and Free” (arti harfiahnya, Masyarakat Kepulauan Riau Bergembira dan Merdeka).

Isi kepala berita yang aslinya ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, kira-kira adalah sebegai berikut: “Rakyat Kepulauan Riau (Rhio Archipelago) sangat gembira dengan status baru pemerintahan otonom (self-government) mereka.

Ketua Dewan Riau (Riouw Raad), Muhammad Apan, mengatakan hal ini di Singapura, kemarin.”Isi kutipan dua berita surat kabar yang terbit di Jakarta dan Singapura tersebut adalah dua contoh bagaimana bentuk reaksi dan hasil yang muncul di daerah, khususnya Kepulauan Riau, setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Proklamasi Indonesia pada dasarnya adalah revolusi. Suka atau tidak suka ia akan mengarah kepada revolusi: sebuah gerakan perubahan mendasar yang berlansung cepat dan keras. Banyak hal dapat terjadi tanpa diduga. Dan sudah tentu banyak kelompok muncul, mencari kesempatan untuk memanfaatkan situasi kacau dan belum jelas.

Reaksi Terhadap Proklamsi 17 Agustus 1945

Selain menciptakan respon kolektif yang menyeluruh di Pulau Jawa, dan daerah-daerah di luar Jawa, ternyata gema proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945 juga telah menciptakan beragam persepsi dan “gejolak lokal”. Karena setiap daerah mempunyai persoalan dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Akibatnya ada daerah yang merespon secara pasif dan ada pula yang reaktif.

Jika di Sumatera Timur respon dan persepsi lokal terhadap proklamasi kemerdekaan itu telah menciptakan sebuah revolusi sosial yang antara lain ditandai dengan pembunuhan sejumlah keluarga diraja, dan hancurnya pemerintahan raja-raja di daerah itu.

Maka sebaliknya di Kepulauan Riau, sejumlah kerabat keluarga diraja Riau-Lingga yang dulu menyingkir ke Singapura dan Malaysia berupaya menghidupkan kembali kerajaan tersebut dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Esai singkat ini adalah sebuah “diskusi awal”.

Dan akan mencoba mendiskusikan secara sepintas lalu sebuah episode “kecil” dalam hiruk-pikuk panggung sejarah zaman revolusi Indonesia pada tingkat lokal di Kepulauan Riau.

Sebuah fase, ketika gema proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya juga mendapat tanggapapan di Kepulauan Riau, dan menciptakan reaksi-reaksi serta persepsi individu, “kelompok-kelompok politik”, yang saling berlawanan dalam memainkan perannya sebagai bagian dari “elit revolusi”.

Gerakan Sultan Riau

Gagasan untuk menghidupkan kembali kerajaan Riau-Lingga setelah proklamasi 17 Agustus 1945 sebenarnya telah dimulai oleh sekelompok elit yang berasal dari zuriat kerajaan Riau-Lingga dalam sebuah pertemuan Melaka.

Dalam sebuah persidangan yang berlangsung di Singapura pada tahun 1947, kelompok yang dipimpin oleh Oengkoe Adoellah bin Omar ini, telah memperbincangkan tentang pembangoenan kembali daerah bekas kerajaan Riau-Lingga.

Diawali dengan membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Dewan Rayat Riouw yang dipimpin oleh Oengkoe Abdoellah bin Omar. Dalam perjalanannya, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Persatuan Melayu Riau Sedjati (PMRS) dan berfungsi sebegai alat perjuangan untuk mendapatkan pemerintahan sendiri atau otonom (zelfbestuur) di daerah bekas kerajaan Riau-Lingga.

Anggotanya terdiri dari kerabat kerajaan Riau-Lingga dan orang-orang Melayu Riau-Lingga yang se-ide. Kantor pusat organisasi ini terletak kawasan High Street, Singapura. Ketika itu, Singapura merupakan daerah penting yang sangat menentukan dalam gejolak politik di Tanjungpinang dan Kepulauan Riau pada awal-awal proklamasi, karena Resident Riouw dalam pengasingan, Dr. J. van Waardenburg, berkedudukan di sana.

Di awal perjalanannya, sumber dana perjuangan kelompok ini berasal dari sejumlah pedagang dan pengusaha Cina terkemuka di Singapura asal Tanjungpinang, yang dijanjikan akan mendapatkan kontrak dan sejumlah monopoli konsesi tambang timah bila kelak perjuangan menghidupkan kembali kerajaan Riau-Lingga tersebut berhasil.

Salah satu yang terkenal diantara pengusaha Cina tersebut adalah Baba Lee pemilik Keppel Bus Company di Singapura.

Pengusaha Cina kaya ini menyumbang dana sebesar 45.000 Dollar dalam kurs mata uang Inggris ketika itu. Sebagai imbalannya Baba Lee dijanjikan akan mendapat monopoli pembangunan gedung dan perindustrian bila perjuangan menghidupkan kembali kerajaan Riau-Lingga berhasil.

Selain Baba Lee, dua pengusaha Cina lainnya yang tercatat sebagai penyumbang dana adalah Lim Choo Seng dan Hoe Chap Teck dari Tanjungpinang.

Sebagai calon sultan yang kelak akan memerintah kerajaan Riau-Lingga yang “baru”, “gerakan” ini memilih cucu sultan Riau-Lingga terakhir, yang bernama Tengku Ibrahim bin Omar atau Tengku Ibrahim bin Tengku Umar, yang juga adalah putera bekas Tengku Umar atau Tengku Besar kerajaan Riau-Lingga.

Untuk mendukung gerakan ini, Tengku Ibrahim sendiri mengirim sepucuk permohonan dari Singapura yang ditujukan kepada Ratu Juliana dan menteri urusan luar negeri Belanda (minister van buitenlandschezaken) Dr. D.U. Stikker, pada bulan Nopember 1948.

Dalam surat itu, ia antara lain menuntut hal-hal sebagai berikut: 1. Hak memerintah sebagai seorang raja di Riau-Lingga; 2. Hutang atas hak konsesi tambang timah Singkep (N.V. Singkep Tin Exploitatie Maatschappij) dan sewa atas pulau Sambu oleh Batavia Petrolem Maatschappij yang belum dibayar kepada datuknya, Sultan Abdulrahman Muazamsyah.

Namun demikian, dalam realisasinya, terdapat sejumlah perselisihan dan friksi dalam pemilihan calon Sultan Riau-Lingga yang baru ini. Sebagai ilustrasi, ada satu kelompok yang menjagokan pula seorang kerabat Diraja Riau-Lingga yang bernama Tengku Endut dari Pahang sebagi calon sultan dari kelompok mereka.
Bagaimanapun, keputusan yang diambil ketika itu berpihak kepada Tengku Ibrahim yang berada di Singpura. Ia akhirnya dipilih oleh pimpinan gerakan ini sebagai calon Sultan Riau-Lingga yang baru.
Setelah menetapkan calon Sultan Riau-Lingga yang baru, kerabat diraja dan pimpinan Persatuan Melayu Riau Sejati mulai melakukan negosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda melalui utusan yang dikirim langsung kepada Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook di Batavia (Jakarta).

SEJAK sekitar pertengahan 1946, kelompok ‘Gerakan Sultan Riau” dan beberapa perwakilan ‘lawan’ politik yang dimpim Dr. Iljas Datuk Batuah memindahkan ‘aktifitas politik’ mereka ke Tanjungpinang, karena ada ‘respons baik’ dari pemerintah Belanda. Di Tanjungpinang, kedua kelompok ini membuat ‘organisasi politik’ baru.

Tulisan ini, adalah bahagian terakhir dari tulisan minggu yang lalu. Masih dalam tema yang sama, tulisan ini akan memapar fase-fase ‘Gerakan Sultan Riau’ hingga tahun 1950, dan kompromi-kompromi politik yang terwujud dalam fase ini.

Bergerak di Tanjungpinang

Permohonan untuk mendapatkan hak berpemerintahan sendiri (zelfbestuur) dalam bentuk menghidupkan kembali lembaga Sultan dan Kerajaan Riau-Lingga ternyata dijawab oleh pemerintah Belanda dengan rencana pemembentukan dewan pemerintahan sipil yang bernama Riouw Raad (Dewan Riau) di Tanjungpinang.

Menanggapi rencana pembentukan Riouw Raad ini, sejumlah anggota penting Persatuan Melayu Riau Sejati (PMRS) pencetus “Gerakan Sultan Riau” yang berbasis di Singapura akhirnya pindah ke Tanjungpinang untuk merebut pengaruh politik dalam Riouw Raad yang akan dibentuk itu.

Setelah bergerak di Tanjungpinang, kelompok ini kemudian membentuk sebuah organisasi baru yang diberi nama Djawatan Kuasa Pengurus Rakjat Riau (JKPRR), dengan tokoh-tokoh: Raja Haji Abddullah Oesman sebagai ketua, Wakil Ketua Tengku Ahmad Atan, Encik Jafar Haji Uda sebagai sekretaris, dengan anggota-anggota berasal dari perwakilan daerah Pulau tujuh, Karimun, Lingga, dan Singkep. Secara eksplisit, organisasi baru ini semakin mempertegas tujuannya untuk berjuang “mengembalikan kedaulatan raja-raja Riau.”

Dalam disertasinya yang berjudul, The Indonesian Revolution and Singapore Connection 1945-1949, sejarawan Yong Mun Cheong mencatat bahwa JKPRR juga didukung oleh sekelompok pedagang-pedagang Cina lainnya yang juga punya andil dalam membantu perjuangan mereka untuk mengembalikan kerajaan Riau-Lingga.

Kelompok ini dipimpin oleh salah seorang pemilik usaha tambang timah di Singkep bernama Koh Peng Kuan yang berasal daerah Geylang, Singapura. Bersama-sama dengan pengurus JKPRR, Koh Peng Kuan pernah menggelar sebuah pertemuan di Singapura pada 10 Agustus 1946, dalam rangka mendukung gerakan itu.
Kepada Kong Peng Kuan, Raja Haji Abdullah Oesman menjanjikan akan menunjuknya sebagai kontraktor tunggal bagi sejumlah proyek pembangunan di Riau-Lingga bila kerajaan itu berhasil dipulihkan.
Selain itu, ia juga dijanjikan akan mendapatkan monopoli dalam usaha penambangan timah di Singkep. Sebagai kompensasi terhadap janji-janji itu, Koh Peng Kuan kemudian dilaporkan telah menyumbang uang sebanyak $16.000,- hingga $20.000,- pada bulan Februari 1946, sebagai tanda dukungannya terhadap “Gerakan Sultan Riau.”

Riouw Raad dan Kompromi Politik

Di Tanjungpinang, gerakan “restorasi” Kesultanan Riau-Lingga yang dikumandangkan oleh JKPRR mendapat pelawanan dari kelompok Republieken pimpinan Dr. Iljas Datuk Batuah yang juga menarik-pulang anggota perwakilannya di Singapura ke Tanjungpinang.

Kelompok Dr. Iljas, yang dalam arsip-arsip Belanda disebut niet-Riouwers (bukan orang Riau asli, yang terdiri dari gabungan etnis Minangkabau, Jawa, Batak, Palembang, keturunan India, Arab, dll) ini kemudian membentuk sebuah organisasi perjuangan yang bernama Badan Kedaulatan Indonesia Riau (Raja?) di Tanjungpinang, yang disingkat BKIR, pada tanggal 8 Oktober 1945.

Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan masuknya daerah utama bekas kerajaan Riau-Lingga @ Kepulauan Riau, yang ketika itu masih dikuasai Belanda, ke dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan dan membentuk pemerintahan baru yang melibatan penduduk tempatan dibawah pemerintahan Soekarno-Hatta.

Dalam ‘pertarungan politik ini’, apa yang dituntut oleh BKIR dan sejumlah ‘organisasi bawah tanah’ (onderbouw-nya) dijawab dengan pemberian otonomi (zelfbestuur) melalui pembentukan Dewan Riouw Sementara, dan tetap berada dibawah pemerintahan Belanda. Peresmian Pembentukan Riouw Raad Sementara pada 4 Agustus 1947 di Tanjugpinang.

Pembentukan Riouw Raad Sementara sekaligus menjadi jawaban bagi tuntutan Persatuan Melayu Riau Sejati (PMRS) yang mendukung ‘Gerakan Sultan Riau’. Tokoh utama PMRS seperti Raja Haji Abdullah Oesman, Encik Jafar Haji Uda, dan Tengku Ahmad Atan @ Tengkoe Achmad bin Tenkoe Atan juga diangkat menjadi anggota Riouw Raad bersama tokoh-tokoh ‘lawan politik’ mereka dari BKIR, perwakilan tokoh Tionghoa di Tanjungpinang, Pulau Tujuh, tokoh-tokoh Melayu dari Lingga, dan Kontroleur Belanda di Tanjungpinang, berdasarkan besluit Gubenur Jenderal Hindia Belanda No. 9 tanggal 12 Juli 1947.
Demikianlah, dalam pertelahan politik, kompromi adalah jalan keluar yang terbaik. Raison d’etre (pembenaran atau justifikasi) makna persatuan yang ‘subjektif’ sebagai motor penggerak Persatuan Melaju Riau Sedjati juga sirna bersama munculnya Raison d’etre makna persatuan yang baru dalam sebuah wadah majelis perwakilan rakyat bernama Riouw Raad (Dewan Riau) untuk bersama-sama merintis sebuah pemerintahan yang baru di Kepulauan Riau.

Misi Ke Jakarta: “…his talks were ‘secret’ ”

Bagaimana akhir kisah perjuangan “Gerakan Sultan Riau” dalam menghidupkan kembali Kerajaan Riau-Lingga? Tulisan singkat ini hanya memaparkan secara ringkas bagian kecil dari sebuah peristiwa besar dalam “Gerakan Sultan Riau” yang kompleks.

Masih diperlukan sebuah kajian sejarah yang mendalam. dengan memanfaatkan bahan sumber arsip sezaman. Sangat banyak bahan arsip dan laporan sezaman, baik yang bersal dari pihak Belanda maupun lokal, serta bahan lain yang dapat membantu. Dalam simpanan saya, tedapat ratusan lembar salinan bahan arsip dari Nationaal Archief Belanda di Den Haag dan Arsip Nasional Republik Indoensia di Jakarta, yang sangat kaya dengan informasi dan data otentik tentang persoalan ini.

Namun yang jelas, gema perjuangan “gerakan ini” masih terus terdengar setelah Kepulauan Riau sebagai bekas wilayah utama kerajaan Riau-Lingga diberi hak “otonom” dalam bentuk zelfbestuur dibawah kendali Riouw Raad bikinan Belanda yang diresmian pada 4 Agustus 1947 di Tanjungpinang, dan ketika Kepulauan Riau menjadi sebuah Kabupaten bagian dari Negara Republik Indonesia setelah penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1950.

Satu hal yang pasti, hingga bulan September 1950, kepercayaan terhadap keberhasilan “Gerakan Sultan Riau” masih kuat. Paling tidak, dikalangan zuriat Sultan Riau terakhir dan pendukungnya di Singapura.
Beberapa ilustrasi dapat saya kemukakan dalam kesempatan ini. Dari Singapura, seorang bernama T. Hamzah bin Achmad yang menyebut dirinya sebagai Vice-Presiident dari Setia Usaha “Persatuan Melaju Riouw Sedjati” (P.M.R.S) melayangkan sepupucuk surat kepada Presiden Soekarno pada 1 Juli 1950, menyusul surat yang dikirimkan dari Singapura pada 9 Januari 1950. Isinya masih sam. ‘Restorasi’ Riau-Lingga dan mengusulkan Tengku Ibrahin bin Tengku Omar sebagai calon Sultan Riau yang baru.
Setahun kemudian, tepatnya 31 Agustus 1950, masih dari Singapura, sepucuk surat registered-Air-Mail dengan perihal serupa dilayang oleh Ketua Setia Usaha PMRS bernama Capt. Ismail bin Ahmad. Isinya penuh pengharapan kepada Presiden Soekarno dan dengan pertolongan Bupati Riouw (Kepulauan Riau).
Bagian penting surat itu ditulis sebegai berikut: “…berharaplah kami orang Ra’jat Riouw dari Luar dan Dalam Negeri semuanya bertjinta [bercita-cita?] akan menerima Radjanya kembali dengan seberapa segera dengan dikorniakan oleh Negara R.I. jang adil dan berdaulat itu,…”

Bagaimana hasil ‘diplomasi’ dan misi ke Jakarta ini? Satu hal yang pasti, pada 10 Desember 1950, setelah selama dua bulan mengunjungi Jakarta dalam rangka sebuah negosiasi ‘memujuk’ pemerintah Republik Indonesia sempena “menghidupkan kembali” Kerajaan Riau-Lingga, Tengku Ibrahim bin Omar memberikan sebuah “isyarat yang menggembirakan” sesaat setelah ia mendarat di Kallang Airport Singapura. Oleh karena itu, ia disambut dengan gegap gempita oleh pendukungnya.

Ketika ditanya oleh reporter surat kabar The Straits Times, cucu mantan Sultan Riau-Lingga yang terakhir itu memberikan jawaban yang meyakinkan. Ia mengatakan bahwa, “…his talks [in Jakarta] were ‘secret’”. Ada sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasaia di Jakarta. Ia mengharapkan Presiden Soekarno mengunjungi Rhio (Tanjungpinang) dengan segera (…but [he] added that the Indonesian President, Dr. Soekarno, is expected to visit Rhio “very soon”).

Pada 11 September 1950, Presiden Soekarno memang datang bertandang ke Tanjungpinang. Dan Kepulauan Riau ketika itu telah bergabung dalam Republik Indonesia sebagai hasil dari Konfrensi Meja Bundar (KMB). Soekarno datang untuk misi yang lain. Sebuah kunjungan ‘propaganda’ untuk menjelaskan masalah Irian Barat, dan ‘meredam’ dampak aksi-aksi ‘gerakan revolusioner’ yang mulai memanas di Sumatera, di tengah revolusi Indonesia yang belum selesai.

****************************************************************************************

Pada tahun 1950, wilayah Riau Lingga yang ibu kota nya di Tanjung Pinang telah dijadikan Keresidenan Indonesia yang dinamakan Keresidenan Riau dan dimasukkan didalan Provinsi Sumatera Tengah yang juga meliputi Jambi dan Sumatera Barat, apabila Pemerintah Belanda secara rasmi menyerahkan semua wilayah yang didudukinya kepada Republik Indonesia pada Disember 1949 menerusi perundingan Konferensi Meja Bundar di Belanda. Pada tahun 1950 juga, usaha untuk menghidupkan kembali Kerajaan Riau-Lingga yang bermula pada tahun 1946 itu telah ditolak oleh Presiden Soekarno. Gerakan untuk menghidupkan kembali Kerajaan Riau-Lingga ini kemudian nya di anggap ini sebagai pemberontak dan tindakan segera diambil terhadap gerakan ini sehingga memaksa pemimpin pemimpin angkatan gerakan Riau lainnya untuk melarikan diri ke Johor.  Tamat lah usaha untuk menghidupkan kembali Kerajaan Riau-Lingga diawal pemerintahan baru Republik Indonesia, yang diharapkan untuk menjadikan seperti Daerah Istimewa Kerajaan Yogyakarta.

Senarai ringkas Sultan Sultan Yang Di Pertuan Besar (YDB) bagi Kesultanan Riau-Lingga dari awal hingga yang terakhir,

[Photo makam Yang DiPertuan Besar, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Ibni Sultan Abdul Jalil Riayat Shah: Memerintah Tahun 1722 – 1760].

Pengenalan mengenai senarai ringkas Sultan Sultan Yang Di Pertuan Besar (YDB) bagi Kesultanan Riau-Lingga dari awal hingga yang terakhir, yang dahulu nya di kenali sebagai Kesultanan Johor, Riau-Lingga dan Pahang, agar mudah difahami akan langkah langkah yang sedang di usahakan bagi menghidupkan kembali Kesultanan Riau Lingga yang telah bermula sejak awal tahun 2017 ini.

Senarai nama nama Sultan Yang Di Pertuan Besar (YDB) bagi Kesultanan Johor, Riau-Lingga dan Pahang serta jajahan takluknya, setelah Opu Opu Bugis lima bersaudara berjaya mendapatkan kembali Kesultanan Johor tersebut melalui peperangan di Riau pada tahun 1722.

1. YDB Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Ibni Sultan Abdul Jalil Riayat Shah: Memerintah Tahun 1722 – 1760. 2. YDB Sultan Abdul Jalil Muazam Shah Ibni Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah: Memerintah Tahun 1760 – 1761. 3. YDB Sultan Ahmad Shah Ibni Sultan Abdul Jalil Muazam Shah: Mangkat tidak lama setelah di tabalkan pada tahun 1761. 4. YDB Sultan Mahmud Shah Ibni Sultan Abdul Jalil Muazam Shah: (Baginda Lingga): Memerintah Tahun 1761 – 1812. 5. Sultan Abdul Rahman Muazam Shah Ibni Sultan Mahmud Shah: Memerintah Tahun 1812 – 1832. 6. Sultan Muhammad Shah Ibni Sultan Abdul Rahman Muazam Shah: Memerintah Tahun 1832 – 1841. 7. Sultan Mahmud Muzaffar Syah Ibni Sultan Muhammad Shah. Memerintah Tahun 1841 – 1857. *Diturunkan daripada tahta oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1857. Keluarga DiRaja Melayu kemudiannya bersetuju untuk menabalkan ayahanda saudara baginda. Sultan Mahmud mangkat di Pahang pada tahun 1864.(*Kesultanan Johor, Riau-Lingga dan Pahang mula berpecah sekitar tahun 1868, dan setelah itu mula dikenali sebagai Kesultanan Riau Lingga*). 8. Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah Ibni Sultan Abdul Rahman Muazam Shah: Memerintah Tahun 1857 – 1883. *Setelah mangkat Sultan Sulaiman pada tahun 1883, Keluarga DiRaja Melayu kemudiannya telah bersetuju untuk mengangkat cucuanda saudara baginda sebagai Pemangku Yang DiPertuan Besar, iaitu puteri kepada Almarhum Sultan Mahmud Muzaffar Syah Ibni Sultan Muhammad Shah yang diturunkan daripada tahta oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1857 dahulu. 9. Pemangku YDB Tengku Embong Fatimah Binte Sultan Mahmud Muzaffar. Memangku jawatan tersebut selama 2 tahun dari Tahun 1883 – 1885 dan kemudian menyerahkan jawatan Yang DiPertuan Besar kepada Putera nya dengan persetujuan Keluarga DiRaja Melayu. 10. YDB Sultan Abdul Rahman Muazam Syah (Putera Tengku Embong Fatimah dengan suami nya, Yang DiPertuan Muda Riau ke-10, Raja Muhammad Yusuf bergelar Sultan Muhammad Yusuf). Sultan Abdul Rahman Muazam Syah mula memeggang Jawatan Yang DiPertuan Besar pada tahun 1855.

Pada tahun 1899, Yang DiPertuan Muda Raja Muhammad Yusuf telah memerintah Kesultanan Riau Lingga sejak tahun 1858 telah mangkat di Daik. Putera baginda iaitu Raja Ali Kelana yang sepatutnya ditabalkan sebagai Yang DiPertuan Muda Riau ke 11, setelah kemangkatan Ayahanda nya itu bagaimana tidak di tabalkan kerana tidak di persetujui oleh Pemerintah Belanda (diatas sebab muslihat politik mereka). Sebalik nya Pemerintah Belanda mendesak agar Yang DiPertuan Besar, Sultan Abdurrahman Muazam Shah yang juga merupakan Putera Almarhum Yang DiPertuan Muda Raja Muhammad Yusuf agar turut memeggang Jawatan Yang DiPertuan Muda (juga diatas sebab muslihat politik mereka). Tujuannya adalah untuk melemahkan sistem Pemerintah Kesultanan Riau Lingga. Akhirnya Pemerintah Belanda berjaya secara paksa menurunkan Sultan Abdurrahman Muazam Shah dan Tengku Besar Umar dari tahta pada tahun 1911. Disebabkan kejadian ini, terpaksalah Sultan berserta keluarga dan kerabat kerabat terdekat baginda berhijrah ke Singapura. Pemerintah Belanda kemudiannya membubarkan sistem Pemerintah Kesultanan Riau Linggga dan digantikan dengan sistem Pemerintah Belanda pada tahun 1913.

Usaha usaha untuk mendapat kembali Kesultanan Riau Lingga yang telah diusahakan oleh Sultan Abdurrahman berserta menteri menteri baginda yang juga merupakan kerabat terdekat baginda, telah tidak berjaya disebabkan pergolakkan politik dunia pada masa itu. Akhirnya Sultan Abdurrahman pun mangkat di Singapura pada tahun 1930.

Usaha usaha berikutnya untuk menghidupkan kembali Kesultanan Riau Lingga juga telah digerakkan semula pada sekitar tahun 1946 hingga tahun 1950an oleh kerabat kerabat dan orang orang Singapura dan Riau (Kepulauan Riau), yang telah mencalonkan Tengku Ibrahim Bin Tengku Umar, cucu Almarhum Sultan Abdurrahman sebagai Sultan Riau Lingga, namun usaha tarsebut juga tidak berjaya disebabkan pergolakkan politik di Indonesia dan rantau ini pada masa itu.

Mudah2an usaha terkini yang dimulakan pada awal tahun 2017 dengan bantuan peguam dari Tanjungpinang menghidupkan kembali Kesultanan Riau Lingga sesuai dengan izin Pemerintah Indonesia menerusi peruntukan undang undang yang termaktub didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007, usaha kali ini akan berjaya… Aamiin…

Jejak Sejarah Lima Opu Daeng bersaudara di Kesultanan Melayu yang berasal dari Kerajaan LUWU

[Photo: Raja Muhammad Khalid Bin Raja Adnan, salah seorang daripada keturunan Opu Daeng Chelak bergambar bersama Sri Paduka Datu Luwu XL, La Maradang Mackulau Opu To Bau di Istana Kedatuan Luwu di Palopo, Luwu – Sulawesi Selatan pada 8 September 2019 sewaktu acara Festival Keraton Nusantara ke 13].

Jejak Bangsawan BUGIS di Kesultanan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu dan warisan Budaya Bahari di dalam sejarah kebudayaan Melayu, Kerajaan Lingga Riau berperan penting dalam perkembangan bahasa MELAYU hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa INDONESIA. Di sebalik sejarah dan tokoh besar yang sering disebut adalah RAJA ALI HAJI, seorang budayawan dan pahlawan nasional keturunan Bugis yang melahirkan karya-karya besar seperti Gurindam Dua Belas.

Selain itu terdapat juga naskah yang berjudul “Sejarah Raja-Raja Melayu dan Bugis” koleksi Pusat Dokumentasi Melay Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dengan nomor inventaris MS 87 yang merupakan salinan naskah Tuhfat al-Nafis, sebagai naskah yang paling sering dirujuk sebagai sumber sejarah DIASPORA Bugis Makassar terkait kiprah LIMA OPU DAENG bersaudara di Semenanjung Tanah Melayu yang berasal dari Kerajaan LUWU, tetapi pada sumber lain menyajikan kombinasi BONE-LUWU.

Di dalam naskah Tuhfat al-Nafis Salasilah Melayu dan Bugis, terdapat seorang tokoh yang bernama Lamadusalat [baca: La Maddusila], Raja Luwu yang pertama memeluk Islam dan memiliki TIGA orang putra, yaitu OPU TENRI BORONG DAENG RI LEKKE yang membawa merantau KELIMA putranya yang bernama Upu Daing Perani, Upu Daeng Menambon, Upu Daeng Marewah, Upu Daeng Chelak dan Upu Daeng Kumasi [baca, Opu Daeng Kamase].

Kelima bersaudara itulah yang terkenal hingga sekarang sebagai OPU LIMA BERSAUDARA. Menurut Prof. Zainal Abidin Farid [1999] dalam bukunya Capita Selecta: Sejarah Sulawesi Selatan, salasilah yang terdapat di dalam Tuhfat al-Nafis dan Salasilah Melayu dan Bugis sama sekali TIDAK SESUAI dengan isi Lontarag NB No. 208 yang terdapat di Leidse Rijksuniversiteits Bibliotheek di Nederland, dan semua Lontaraq di daerah Bugis.

Dalam daftar RAJA LUWU nama La Maddusila tidak ditemukan, tapi terdapat nama yang sama, yaitu anak Raja Luwu We Tenri Leleang bersuami La Mallarangeng yang diperkirakan hidup sekitar tahun 1778 sampai awal abad ke-19. Dalam buku yang sama edisi terakhir 2017, Prof. Zainal menduga sebagai kesimpulan bahwa apabila Opu Tenriborong Daeng Rilekke’ memang bersaudara We Ummung Datu Larompong [Luwu], permaisuri Raja Bone XVI [La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris, 1696-1714], maka Opu Tenri Borong adalah anak La Settiaraja Sultan Ahmad Muhyiddin, Datu Luwu XVIII dan XX matinroe ri Tompotika, tetapi hal ini masih memerlukan penelitian salasilah lebih lanjut.

Malah menurut Prof. Zainal, uraian Tuhfat al-Nafis dan Salasilah Melayu dan Bugis atas kunjungan Opu Tenriborong Daeng Rilekke’ di Bone untuk menemui saudara atau sanak keluarganya [Salasilah Melayu dan Bugis] dapat membuka tabir tentang asal usul para Lima Opu, karena Raja Bone XVI, La Patau Matanna Tikka [1696-1714] sezaman dengan Opu ‘Tenriborong Daeng Rilekke’ pada akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-18.

Sahdan, Opu Tenriborong dan kelima putranya ke Bone untuk minta doa-restu Raja Bone, karena mereka akan “berangkat” mengembara mengadu tuah ke sebelah Barat, mudah-mudahan dengan pertolongan Rabbulalamin supaya dapat menjadi masyhur nama raja-raja Bugis di tempat itu, lalu kemudian Raja Bone [La Patau] membekalinya keris pusaka yang bernama Tanjung Lada, [Salasilah Melayu dan Bugis, op.cit:18].

Jejak Raja Bone juga ditemukan dalam Disertasi Andaya [1971] dan Koh [2007] yang menceritakan bantuan pasukan oleh Raja Bone XIX La Pareppa Tosappewali [1718-1721] dan Ratu Bone XXI We Bataritoja [1724-1749] kepada Daeng Marewa dalam berbagai perang.

Misteri LIMA OPU DAENG, berasal kombinasi Luwu-Bone mulai tersingkap, selama sebelumnya sering simpang-siur…

Meski jejak Raja Bone tampak jelas dalam berbagai data, namun tetap tersisa MISTERI berikutnya, yaitu SIAPA Raja Bone, berikut anak-anaknya yang dicatat TANPA NAMA dalam stambuk Belanda?

Jika mengikuti petunjuk waktu Prof. Zainal Abidin Farid, kemungkinan Raja Bone yang dimaksud berada di pusaran periode dari zaman We Tenri Tuppu Raja Bone X [1602-1611] sampai La Patau Matanna Tikka Raja Bone XXVI [1696-1714] dengan melihat masa wafat dari ketiga raja pertama dari Yang Dipertuan Muda yang wafat pada tahun 1722, 1723 dan 1743. Nama-nama yang pasti dan tokoh-tokoh Bugis lainnya kemungkinan akan terungkap dalam buku yang dalam proses penerbitan oleh Ambo Upe, dkk. [Lihat Blog pribadi Muhammad Sapri Andi Pamulu, Ph.D.]

Dalam Naskah Belanda lainnya tentang sejarah Lingga Riau terdapat salasilah [stamboom], ditulis pada bulan januari 1855 oleh T.J. Willer, Residen Belanda, dimuat dalam buku Bleeker et.al [1855] dalam Tidschrift voor Indische Tall Land en Volkenkunde pada halaman 411 dengan sub-judul “Stamboom der onderkoningen van Riouw”.

Susunan salasilah dimulai dari paling atas adalah Raja Bone [Koning van Boni] lalu tingkatan berikutnya turun ke anak-anaknya, yaitu Raja Bone [Koning van Bone] dan Upu Prins van Bone [Pangeran Bone], kemudian turun ke level berikutnya adalah Daeng Marewa sebagai Yang Dipertuan Muda Riau I [paling kiri], lalu Daeng Parani [di tengah] dan Daeng Pali sebagai Yang Dipertuan Muda II [paling kanan].

Generasi berikutnya adalah anak dari Daeng Parani yaitu Daeng Kamboja sebagai Yang Dipertuan Muda Riau III, kemudian anak dari Daeng Pali yaitu Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda Riau IV, lalu kembali ke anak Daeng Kamboja yakni RAJA ALI sebagai Yang Dipertuan Muda Riau V. Setelah itu, keturunan Daeng Pali yang meneruskan trah Bugis Bone di Kerajaan Lingga Riau.

Dalam buku Belanda lainnya tahun 1870 disebut nama Daeng Cella’ [Chelak] sebagai nama lain dari Daeng Pali. Susunan yang sama tentang salasilah dapat ditemukan dalam Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu [2019] dalam tulisan Syahrul Rahmat dengan judul Bugis di Kerajaan Melayu dan Sejarah Kabupaten Lingga yang ditulis oleh Bupati Lingga 2016-2021, Ilyas Wello, dalam buku Tamadun Melayu Lingga yang merupakan kumpulan makalah “Seminar Memuliakan Tamadun Melayu” yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga (2018).

Susunannya adalah sebagai berikut:

1. Daeng Marewah/Yang Dipertuan Muda Riau I [1722-1728] 2. Daeng Chelak/Yang Dipertuan Muda Riau II [1728-1745] 3. Daeng Kamboja/Yang DipertuanMuda Riau III [1748-1777] 4. Raja Haji/Yang Dipertuan Muda Riau IV [1777-1784] 5. Raja Ali/Yang Dipertuan Muda Riau V [1784-1806] 6. Raja Jaafar/Yang Dipertuan Muda Riau VI [1806-1831] 7. Raja Abdul Rahman/Yang dipertuan Raja Muda Riau VII [1833-1843] 8. Raja Ali/Yang Dipertuan Muda Riau VIII [1845-1857] 9. Raja Abdullah/Yang Dipertuan Muda Riau IX [1857-1858] 10. Raja M. Yusuf/Yang Dipertuan Muda Riau X [1858-1899] Raja M. Yusuf/Yang Dipertuan Muda Riau X adalah anak Raja Ali dan cucu dari Raja Jaafar. Raja M Yusuf kemudian memperistri Tengku Embung Fatimah. Dari pernikahannya lahir Raja Abdurrahaman kemudian menjabat sebagai Sultan Kerajaan Riau Lingga dengan gelar Sultan Abdurrahman Muazamsyah II merupakan Sultan terakhir sebelum dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1913.

Kerajaan Lingga merupakan kerajaan Melayu, berpusat di Kota Daik sebagai Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, berdiri sejak 1150 yang pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Melaka, mulai dari Kerajaan Bintan [1150-1158], Kerajaan Bintan-Temasik 1159-1384 [berpusat di Singapura], Kerajaan Melaka [1384-1511], berlanjut lagi ke Bintan, kemudian ke Kampar dan di Johor [1511—1678], hingga Sultan Mahmud Riayat Syah sebagai Sultan Melaka terakhir yang membangun Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang sejak 1761 hingga 1812, bermula di Hulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan [1761—1787] dan selama 25 tahun berlanjut di Lingga dan Pulau Penyengat [1787-1812].

Kerajaan Lingga kemudian terbagi dua bagian berdasarkan Traktat London [1824] pada masa Sultan Abdurrahman [1812-1832], yaitu Bagian utara menjadi Kesultanan Melayu Johor-Singapura, Bagian Selatan menjadi wilayah Kesultanan Melayu Lingga-Riau.

Pada masa Sultan Abdurrahman Muazam Syah [1883-1913], Kesultanan Lingga telah dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda dengan MEMAKZULKAN Sultan secara in absentia 3 Februari 1911. [Lihat Blog pribadi Muhammad Sapri Andi Pamulu, Ph.D.]. Di tulis oleh Andi Firdaus Daeng Sirua.

Lambang Kesultanan Riau Lingga

Lambang Kesultanan Riau Lingga yang di buat daripada ukiran kayu sewaktu pemerintahan Yang DiPertuan Muda Riau Ke 10, Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali pada tahun 1887 masihi. Makna pada Lambang Kesultanan Riau Lingga adalah sebagai berikut:

BARIS PERTAME dalam jata يَا غَارَةَ اللهِ أَحْلِي عَقْدَ مَا رَبَطُواْ YA GHARATaLLAHi AḪLI `AGDa MA RABATÛ Ertinye: Wahai Serangan Allah!!! Lucutkanlah ikatan yang telah mereke tambat… BARIS KEDUE dalam jata وَشَتِّتِي شَمْلَ أَقْوَامٍ بِنَا اخْتَلَطُواْ WA SYATTITI SYAMLa AGWÂMin BINAKHTALAṮÛ Ertinye: Dan hancorkanlah perhimponan bangse-bangse yang pasti merosakkan kami. BARIS KETIGE dalam jata اللهُ أَكْبَرُ سَيْفُ اللهِ قَاطِعُهُمْ ALLAHu AKBARu SAIFuLLAHi GÂṮI`UHUM Ertinye: Maha Besarlah Allah!!! Pedang Allah pasti memenggal mereke… BARIS KEEMPAT dalam jata وَكُلَّمَا قَدْ عَلَواْ فِي أَمْرِهِمْ هَبَطُواْ WAKULLAMA GAD `ALAÛ FI AMRiHIM HABIṮÛ Ertinye: dan acapkali mereke mendaki dalam urusan mereke, make mereke pasti terhempas jatoh.

ini bahagian kedue (MEHKOTE): tertulis name Junjungan Besar, MUHAMMAD, pereke jata menggunekan kaedah, “bayang tekap”.

ini bahagian ketige (SINGE DI KIRI DAN KANAN JATA): SINGE KANAN نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ NAŞRun MINaLLAHi WA FATḪun GARĪBun WA BASYSYIRiL MU-MINEEN Ertinye: Bantuan Dari Allah Dan Kemenangan Yang Hampir, Make Sampaikan Berite Gembire Ini Kepade Orang2 Yang Senantiase Beriman. SINGE KIRI: adelah “tekap bayang” dari singe yang kanan.

Syarikat Ahmadiah Press DiSingapura

Raja Haji Ali Bin Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) bergambar pada tahun 1927 bersama para Pegawai dan pekerja Syarikat Ahmadiah Press yang terletak di Jalan Sultan di Singapura . Syarikat Ahmadiah Press ini merupakan anak Syarikat Ahmadi & Co., Midai.

Syarikat Ahmadi & Co., Midai

Raja Haji Ali Bin Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) bergambar bersama para Pegawai dan pekerja Syarikat Ahmadi & Co., Midai yang dirikan pada tahun 1906. Raja Haji Ali yang yang memiliki tanah tanah perkebunan yang banyak dan luas didaerah Natuna (Pulau Tujuh), turut menjadikan Syarikat Ahmadi & Co., Midai sebagai syarikat yang menguruskan tanah tanah perkebunan milik nya.

Raja Haji Ali Bin Raja Haji Muhammad (Tengku Nong)

Raja Haji Ali (Tengku Selat) Bin Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) merupakan cucu kepada Yang DiPertuan Muda Riau Ke-9, Raja Abdullah Ibni Raja Jaafar Ibni Raja Haji Ibni Opu Daeng Cellak. Ayahnya Raja Haji Muhammad atau Tengku Nong hanya sempat menyandang gelar `Kelana’ iaitu sebagai Wakil Yang DiPertuan Muda Riau ke-10, Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali. Oleh kerana ayahandanya mangkat pada 7 Rejab 1301Hijrah bersamaan dengan 2 Mei 1884, maka tidak sempat menjadi Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga. Ayah saudaranya pula Raja Haji Muhammad Tahir adalah Hakim Kerajaan Riau-Lingga. Semua nama yang tersebut itu dan beliau sendiri, iaitu Tengku Ali atau digelar juga dengan Tengku Selat adalah tokoh-tokoh Melayu yang bertaraf ulama, bersepadu dengan kearifan perkara-perkara yang bercorak duniawi.

Mereka beramal dan mendalami pengetahuan Islam, sekali gus bijak mengatur kemaslahatan kepentingan kehidupan peribadi, keluarga besar, umat Islam di persekitaran dan zamannya melalui perniagaan, pentadbiran jabatan dan pemerintahan yang mereka tangani.

Hanya dua orang tokoh besar yang pernah berperanan dalam kerajaan Riau-Lingga, sewaktu penulis (Haji Wan Mohd Shaghir Bin Wan Abdullah – ex Pengurus Anmadi & Co., Midai) masih kanak-kanak dan pemuda, yang sempat penulis temui pada akhir hidupnya, ialah Tengku Ali dan Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umar Endut. Tengku Ali adalah seorang tokoh besar kerajaan Riau-Lingga kerana pernah menjadi Ketua Setiausaha Kerajaan Riau-Lingga. Rakyat Riau-Lingga juga pernah memperjuangkan beliau untuk menjadi Sultan Kerajaan Riau-Lingga, namun beliau menolaknya.

Tidak sedikit orang yang pernah memegang sesuatu jabatan tinggi atau berkuasa, mereka berpengaruh dan bijak, tetapi setelah tiada kuasa, mereka menjadi orang yang bodoh kerana hilang pegangan dan pedoman. Berlainan dengan Tengku Ali, sewaktu kerajaan Riau-Lingga dihapuskan oleh penjajah Belanda (1911), beliau sangat tekun beribadah, bertawakal kepada Allah. Sebahagian besar Kerabat Diraja Riau-Lingga berhijrah ke Singapura, namun Tengku Ali mempunyai pandangan tersendiri.

Kerajaan Riau-Lingga yang demikian besar pengaruhnya ketika itu telah hapus, perniagaan Raja Ali Kelana dan Raja Haji Ahmad mengalami krisis kehancuran tiada terkawalkan lagi, ketika itulah Tengku Ali muncul dengan kebijaksanaannya. Di dunia Melayu hanya beliau seorang yang diberi gelar `Gembala Perniagaan Melayu’ oleh pemerintah Belanda ketika itu.

Dalam artikel ini penulis (Haji Wan Mohd Shaghir Bin Wan Abdullah – ex Pengurus Anmadi & Co., Midai) cuba mengungkapkan kisah ulama Riau-Lingga ini membina perniagaan yang benar-benar berdasarkan syariah Islam dan menggunakan sistem persahaman yang banyak persamaan dengan yang digunapakai dunia moden sekarang ini. Kemuncak niaga yang diusahakannya ialah Al-Ahmadiah Press, 101 Jalan Sultan Singapura yang berjasa mencetak dan menerbitkan pelbagai jenis kitab, buku, majalah dan lain-lain yang melibatkan pelbagai disiplin keilmuan, budaya dan warisan Melayu dan Islam.

Untuk pengukuhan ekonomi, Tengku Ali memasuki pelbagai sektor penunjang sebagai benteng pertahanan supaya ekonomi tetap stabil. Sektor-sektor itu ialah, memiliki tanah perkebunan, memiliki tempat-tempat perniagaan sendiri, bukan menyewa kepada pihak lain, memiliki alat pengangkutan sama ada di darat mahu pun di laut, menjalankan permodalan bersama sama ada sesama keluarga atau kerabat mahu pun seluruh kaum Muslimin. Dalam hal ini perlu penentuan saham atau sher. Untuk kemaslahatan umat Islam, rangka pendek, perlu menyediakan tempat-tempat pendidikan. Untuk rangka panjang, umat Islam perlu mempunyai hak milik sendiri. Dalam hal ini perlu menyediakan perkebunan wakaf dan tanah wakaf. Menurut Tengku Ali modal yang paling utama seseorang insan Muslim ialah `Tawakkal `Alallah’, mendahulukan pembayaran yang wajib, iaitu zakat daripada sedekah yang sunat. Mengenai ini termasuk juga mendahului pembayaran upah pekerja daripada lain-lainnya. Semua yang tersebut ini termasuk dalam kerangka pembinaan ekonomi sistem Islam Tengku Ali, yang menghendaki huraian yang sangat panjang, sekelumit di antaranya saja yang dapat diperkenalkan dalam artikel ini.

Sebagai bukti aktiviti Tengku Ali dalam sektor perkebunan di antaranya ditemui tulisan tangan beliau sendiri, bahawa beliau membuka perkebunan di Pulau Kemili, Riabu, Kepulauan Siantan. Surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Siantan, hari Isnin, 2 Rejab 1319 H bersamaan dengan tahun 1901 M, yang ditandatangani oleh Orang Kaya Dewa Perkasa Muhammad Usman dan Amir Serta Bakal Pangeran Siantan yang diberikan izin kepada Raja Ali bin Raja Haji Muhammad Kelana/Tengku Nong membuat kebun getah dan lainnya di tanah Pulau Siantan Darat, Teluk Tarempa. Pemilikan tanah dan perkebunan Raja Ali di sekitar Kepulauan Siantan bukan untuk keperluan peribadinya saja, tetapi untuk umat Islam.

Tanah yang disebut dalam surat di atas, adalah sangat luas, separuh gunung Tarempa, Siantan, beliau wakafkan untuk Masjid Jamik Tarempa. Selain yang tersebut Tengku Ali juga mewakafkan beberapa tanah dan perkebunan kelapa di tempat-tempat lainnya, di antaranya tanah dan kebun kelapa untuk Masjid Baitur Rahman di Pulau Midai. Masjid tersebut beliau sebagai ketua, yang peralatannya dikerjakan dan didatangkan dari Terengganu. Selain itu ada lagi tanah wakaf dan kebun wakafnya untuk masjid di Jemaja. Tengku Ali juga adalah perintis pengurusan kebun-kebun wakaf untuk guru-guru yang mengajar di Mekah dan Madinah, kerana ulama yang mengajar di kedua-dua tanah haram pada zaman itu tiada bergaji atau mempunyai penghasilan tetap seperti sekarang ini. Pengiriman wang hasil wakaf ke Mekah dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Wakil Tengku Ali dalam urusan tersebut di Mekah ialah Syeikh Abdullah Shamad al-Filfulani (Pulau Pinang).

Perniagaan Kerabat Diraja Riau-Lingga dicetuskan oleh Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umar, dimulai di Pulau Midai tahun 1324 H/ 1906 M. Tahun 1330 H/19l2 M, Raja Ali/Tengku Selat menerima penyerahan pimpinan Syarikat Ahmadi & Co. Midai daripada Raja Haji Ahmad, kerana Raja Haji Ahmad akan berangkat pindah ke Mekah. Tanggal 28 Rejab 1332 H/1913 M, surat nombor 91 dan nombor 92 Raja Ali mengirim surat kepada Raja Haji Ahmad di Mekah, bahwa beliau akan mengembangkan perniagaan Syarikat Ahmadi & Co. Midai di Singapura. Dengan Akta, Midai 1 Syaaban 1333 H/14 Jun 1915 M, ditetapkanlah untuk membuka cawangan Ahmadiah Pulau Tu-juh di Singapura yang berpejabat di Palembang Road 18 B. Aktiviti perniagaannya merupakan agensi pengumpulan hasil bumi dan laut, selanjutnya aktif dalam eksport dan import pelbagai jenis barangan.

Kemudian pindah ke Minto Road 50. Pada hari Jumaat, 22 Rabiulawal 1339 H/3 Disember 1920 M, mufakat pula mendirikan percetakan. Perusahaan di Minto Road 50 itu berkembang terus dan pada tahun 1926 M, Ahmadiah membeli sebuah rumah nombor 82 Jalan Sultan Singapura, kemudian nombornya diganti menjadi nombor 101 Jalan Sultan. Grant List Governement nombor 2650 lamanya dianggarkan 99 tahun. Telah dibeli oleh orang lain sebelumnya pada 12 Julai 1873 M. Jadi Syarikat Ahmadi & Co. Midai di Singapura hanya memilikinya sampai 12 Julai 1972 Masihi saja.

Selain sebagai Ketua Al-Ahmadiah, Raja Ali/Tengku Selat adalah sebagai sponsor dan sesepuh daripada berbagai-bagai perusahaan niaga di Pulau Tujuh, Sumatera, Singapura dan Malaya. Di antara yang sempat penulis jumpai dokumennya ialah: (1). Natuna Syarkah Sedanau, sekurang-kurangnya telah wujud tahun 1318 H/1900 M, enam tahun mendahului Ahmadi & Co., Midai. Pendirinya Raja Haji Idris bin Raja Haji Umar/Tengku Endut. (2). Syarikat Air Putih (Midai). (3). Syarikat Kampar-Kuantan di Midai dan Sumatera. (4). Syarikat Semuafakat/ Moefakat (seluruh Pulau Tujuh). (5). Syarikat Subi-Pulau Panjang (6). Syarikat Letung-Jemaja. (7). Syarikat Terempa. (8). Syarikat Usaha Tenun Terengganu di Singapura. Semua syarikat tersebut ada ketua, tetapi hanya sebagai simbolik. Kuasa tertinggi sebagai penentu adalah Raja Ali/Tengku Selat. Lambang pada surat peribadi Raja Ali/Tengku Selat berbentuk tangan bersalaman dengan cogan kata (motto) di atasnya `Tawakkalna `ala Allah.’ Di kanan `Bersetia Jaya’, dan di kiri `Bercerai Merbahaya’.

Untuk menjadi anggota salah satu syarikat itu adalah dengan cara membeli lembaran sher atau saham. Ternyata yang paling banyak diminati oleh masyarakat Melayu ialah saham Ahmadi & Co., Midai mahu pun saham Mathba’ah Al-Ahmadiah Cawangan Singapura. Dalam penyelidikan yang penulis jalankan, penulis belum menemui sesebuah syarikat milik Melayu pada zaman itu yang mempunyai anggota yang bercorak sejagat. Orang-orang Melayu yang membeli saham syarikat itu selain Kerabat Diraja Kerajaan Riau-Lingga, termasuk beberapa orang ulama Melayu di Mekah yang berasal dari Patani, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan tempat-tempat lainnya. Saham juga dibeli oleh golongan terpelajar, di antara mereka ada yang berasal dari Padang dan Betawi (Jakarta). Saham anugerah pula di antaranya pernah diberikan kepada ulama Arab bernama Syeikh Abdul Hamid al-Firdausi, bekas Mufti Kerajaan Riau-Lingga. Surat Raja Ali di Singapura, tarikh 8 Safar 1347 H, memperlihatkan niat baik atau tujuan Al-Ahmadiah ditulisnya, “… segala perjalanan kita dari dahulu hingga ini semata-mata atas jalan pemeliharaan dan bantu membantu atas tiap-tiap kesusahan, keberatan kerabat yang jauh apa lagi yang hampir … “. Dalam surat ini juga dinyatakan bahawa “yang empunya harta benda yang dipegang oleh Ahmadi itu, laki-laki yang cerdik pandai berhitung dan lainnya”.

Hubungan perniagaannya juga sangat luas, surat Tengku Ali di Singapura tarikh 26.9.1925 M, membuktikan bahawa Al-Ahmadiah 50 Minto Road, Singapura ada hubungan langsung kepada Company Robin di Amsterdam (Negeri Belanda). Surat Tengku Ali di Singapura kepada Raja Kaluk dan Raja Hasnan di Ahmadi Midai, tarikh 2 Jamadilawal 1344 H/18 November 1925 M, membuktikan Al-Ahmadiah Singapura memesan langsung alat-alat percetakan dari Mesir, Beirut dan Amerika. Selain itu surat yang sama juga membuktikan kemajuan Mathba’ah Al-Ahmadiah Singapura.

Ketika Tengku Ali mencecah usia lebih kurang 93 tahun, pada tarikh Midai 35 Julai 1954, ketika itulah beliau membuat Surat Wasiat untuk orang-orang yang meneruskan usahanya. Ada 13 perkara yang termaktub dalam surat wasiat itu. Surat wasiat ditandatangani oleh yang berwasiat, juga ditanda tangani oleh tiga orang yang menerima wasiat, ialah Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Abdur Rahman (ayahanda kepada penulis, Haji Wan Mohd Shaghir), Raja Haji Muhammad Arif bin Raja Haji Mahmud dan Raja Muhammad Nazir bin Raja Haji Mahmud. Pada tarikh, Midai, 7 Ogos 1954 dibuat penambahan, yang beliau tanda tangani, juga ditanda tangani oleh dua orang saksi ialah Haji Abdullah bin Haji Wan Abdur Rahman dan Raja Ali bin Raja Mohd. Sa’id.

************************************************************Tengku Ali lahir tercatat pada 1286 H/1869 M, tetapi dalam Surat Keterangan Yang Berlaku Laksana Paspot No. 21441 yang dikeluarkan di Singapura pada 10/8/1950 oleh Republik Indonesia Serikat dinyatakan bahawa Tengku Ali lahir di Pulau Penyengat (Riau) tahun 1874 M. Wafat di Pulau Midai, Kepulauan Riau, 9 Rejab 1374 H/ 3 Mac 1955 M.+3

Raja Khalid Hitam Bin Raja Hasan

Raja Khalid Hitam Bin Raja Hasan Bin Raja Ali Haji bersama isteri, Raja Aishah Binte Raja Sulaiman Bin Raja Ali Haji. Gambar diambil semasa mau berangkat keJepun untuk meminta bantuan daripada Maharaja Jepun bagi membantu untuk memulihkan kembali Kerajaan Riau-Lingga yang dirampas oleh Kompeni Belanda pada tahun 1911. Manakala Raja Ali Kelana telah ke Turki untuk meminta bantuan daripada Sultan Kerajaan Othman. Raja Khalid Hitam yang dihantar ke Jepun pada kali kedua pada tahun 1913, telah mangkat di Jepun sebelum berjaya bertemu dengan Maharaja Jepun. 

Raja Ali (Kelana) Ibni Almarhum Raja Muhammad Yusuf

Raja Ali (Kelana) Ibni Almarhum Raja Muhammad Yusuf. Jawatan Kelana merupakan jawatan Timbalan Yang DiPertuan Muda Riau dan sepatutnya menggantikan Almarhum Ayahandanya, Yang DiPertuan Muda Raja Muhammad Yusuf yang mangkat pada tahun 1899 tetapi di halang oleh Resident Belanda di Riau. Sebaliknya pehak Belanda menyarankan Jawatan Yang DiPertuan Muda Riau di pegang juga oleh Sultan Abdurrahman Muazam Syah mulai tahun 1899). Raja Ali Kelana dan keluarga turut serta berhijrah ke Singapura pada tahun 1911, dan kemudian nya pindah ke Johor Bahru menjadi Penasihat Agama kepada Sultan Johor, Sultan Abu Bakar Ibni Almarhum Tun Temenggong Sri Maharaja Tun Ibrahim. Raja Ali Kelana mangkat di Johor bahru pada tahun 1927.